RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Cawapres Ma'ruf Amin yakin kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) tak akan pengaruhi elektabilitas. Sebab menurutnya kebijakan tersebut justru memberi peluang investasi besar.
"Nggak (Khawatir pengaruhi elektabilitas). Saya kira itu kan artinya kebijakan untuk bagaimana membuat kita memberikan peluang investasi supaya lebih besar, kan untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan siapa-siapa," kata Ma'ruf di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (25/11/2018).
Menurutnya saat ini kebijakan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 ini salah satu cara untuk perbaiki kesejahteraan. Maka dari itu kebijakan itu diambil.
"Maka itu salah satu yang diambil oleh pemerintah saya kira," ucapnya.
Soal kebijakan DNI ini menuai pro dan kontra. Pengusaha menolak kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Dalam Kebijakan itu 25 bidang usaha dikeluarkan dari DNI sehingga asing boleh menanamkan modalnya hingga 100%.
"Anggota HIPMI kita UMKM, kita minta DNI dicabut itu, 90% anggota HIPMI UMKM itu mau di-kemanakan anggota saya itu?" kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut.
"Jangan lah terburu-buru, lebih baik evaluasi dulu bersama, sehingga ditunda dulu. Jangan langsung laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Interpretasi yang benar terhadap dunia usaha, lokal, maupun asing. Asing juga mau tau ini persisnya seperti apa," ujar Shinta di sela Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tersebut harus diambil untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yang defisit lantaran modal asing bakal masuk ke dalam negeri.
"Enak saja ngomong begitu (menolak), heran. Kita ini situasinya transaksi berjalannya itu belum, boro-boro pulih, turun saja belum bisa," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11).
Dia menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan masuknya modal asing. Hal itu demi memperbaiki defisit transaksi berjalan. Modal asing ini bakal meningkatkan neraca modal untuk menyeimbangi defisit akibat impor.